Kostatv.id – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengungkapkan adanya peningkatan jumlah transaksi keuangan mencurigakan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kenaikan ini terlihat dari lonjakan lebih dari 100 persen dalam laporan yang masuk selama Semester II-2023.
“Kita lihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen, baik di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, segala macem,” ujar Ivan di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (14/12/2023).
Menanggapi potensi penyaluran dana ilegal dalam ajang kampanye, PPATK telah mengirim surat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ivan memproyeksikan jumlah transaksi mencurigakan tersebut mencapai triliunan rupiah dengan ribuan nama terlibat, meskipun nominal pastinya belum diungkap.
Baca: Besar Gaji KPPS Pemilu 2024: Ini Rincian Masa Kerja, Batas Usia, dan Syarat Utamanya
“Kita kan sudah kirim surat ke Bawaslu, KPU, sudah kita sampaikan berapa transaksi terkait angka-angka yang jumlahnya luar biasa besar. Kita masih menunggu, ini kita bicara triliunan, angka yang luar biasa besar, ribuan nama. Kita bicara semua Parpol (partai politik),” ujarnya.
Sementara itu, PPATK menemukan anomali terkait Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), yang seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan kampanye politik. Ivan mengungkapkan bahwa transaksi pada RKDK cenderung datar, sementara transaksi yang signifikan berasal dari rekening pihak lain.
“Sepanjang pengalaman kita terkait pemilu ini kan RKDK harusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik. Itu cenderung flat, cenderung tidak bergerak transaksinya. Yang bergerak justru di pihak-pihak lain. Ini kan artinya ada ketidaksesuaian. Kita kan bertanya, pembiayaan segala macem itu biayanya dari mana kalau RKDK-nya tidak bergerak,” pungkasnya.
