Pendidikan

BRIN Sebut PPDB Harus Diteruskan, Meski Ada Banyak Tantangan

×

BRIN Sebut PPDB Harus Diteruskan, Meski Ada Banyak Tantangan

Sebarkan artikel ini
BRIN Sebut PPDB Harus Diteruskan, Meski Ada Banyak Tantangan
Doc. Foto: Ilustrasi/InfoPublik

KOSTATV.ID – JAKARTA – Peneliti ahli madya Pusat Riset Pendidikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Syahrul Ramadhan, mengungkapkan beberapa permasalahan yang muncul dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa kebijakan PPDB harus tetap dilanjutkan, karena telah memberikan dampak positif meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan.

“Beberapa masalah yang terkait dengan jalur zonasi di antaranya adalah adanya blank spot, perpindahan kartu keluarga fiktif untuk mendapatkan akses ke zonasi, serta masalah demotivasi,” jelas Syahrul dalam keterangannya, Senin (16/12/2024).

Blank spot merujuk pada kondisi sebaran sekolah yang tidak sesuai dengan sebaran pemukiman. Sementara itu, demotivasi terjadi karena adanya persepsi bahwa siswa tidak perlu lagi bersaing untuk masuk sekolah negeri.

Pada jalur afirmasi, yang diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas, Syahrul mencatat adanya pemalsuan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Sementara itu, pada jalur prestasi, permasalahan terkait perankingan dan pemalsuan sertifikat prestasi oleh orang tua dan sekolah juga menjadi sorotan.

Syahrul menambahkan, analisis bibliometric yang dilakukannya menunjukkan adanya keterbatasan daya tampung, kesenjangan fasilitas sekolah, dan belum adanya sinkronisasi data sebagai beberapa masalah utama dalam penerimaan peserta didik.

Baca: Prabowo Umumkan Kenaikan Anggaran Kesejahteraan Guru pada 2025

Meski demikian, ia menilai kebijakan PPDB telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan akses pendidikan yang lebih setara bagi berbagai kelompok dan mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan.

Dalam acara talkshow bertema “Refleksi Pendidikan Indonesia 2024”, Syahrul merekomendasikan beberapa langkah untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).

Untuk pemerintah pusat, ia menyarankan fokus pada penguatan karakter siswa untuk mengatasi potensi perundungan, meningkatkan kompetensi guru, mendukung peningkatan daya tampung sekolah, serta memperkuat aplikasi pendaftaran PPDB yang andal dan akuntabel.

Sementara itu, bagi pemda, Syahrul menganjurkan agar mereka meningkatkan kompetensi guru, mengelola peserta didik yang lebih heterogen, serta melakukan kolaborasi dalam pelaksanaan PPDB.

Ia juga menyarankan pemda untuk meningkatkan lingkungan belajar yang ramah dan bebas dari perundungan, melakukan monitoring, evaluasi, dan refleksi berkelanjutan, serta meningkatkan daya tampung dan komunikasi publik terkait pemahaman tentang PPDB dan filosofi setiap jalur yang ada.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!