KOSTATV.ID – JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan wacana koalisi permanen untuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus demi menjaga soliditas dukungan politik dalam pemerintahannya.
Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, langkah ini diambil untuk memastikan dukungan penuh terhadap program-program pro rakyat yang diusung Prabowo.
“KIM Plus diharapkan solid mendukung program Prabowo hingga 2029, sehingga kebijakan strategis yang pro rakyat bisa berjalan lancar tanpa gangguan,” ujar Adi sebagaimana dilansir dari laman detikcom, Minggu (16/2/2025).
Selain mengamankan program pemerintah, Prabowo diduga ingin mencegah manuver politik dari partai koalisi menjelang Pemilu 2029. Adi menjelaskan, koalisi permanen bisa mengunci dukungan partai politik kepada Prabowo agar tetap solid dan tidak membelot.
“Ada kecenderungan partai koalisi sering membelot menjelang pemilu demi meraih simpati rakyat. Prabowo ingin menghindari hal ini agar program strategis pro rakyatnya tidak terganggu,” jelasnya.
Menurut Adi, Prabowo khawatir partai-partai di KIM Plus akan pecah kongsi dan menunjukkan sikap tidak kompak menjelang pemilu. “Situasi seperti itu tidak kondusif bagi keberlanjutan program pemerintahannya,” tambahnya.
Baca: Gerindra Usulkan Koalisi Permanen Demi Persatuan Bangsa
Usulan koalisi permanen itu diungkapkan oleh Ketua Umum PKB sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), usai menghadiri Silaturahmi Kebangsaan di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat.
“Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen untuk memperkuat persatuan yang menjadi kunci utama pemerintahan,” ungkap Cak Imin pada Jumat (14/2).
PKB sendiri menyambut baik tawaran tersebut. Cak Imin menilai, koalisi permanen dapat memperkuat percepatan pembangunan yang diusung pemerintah Prabowo. “Ini akan menjadi penguatan dalam mempercepat pembangunan nasional,” tegasnya.
Pengamat politik melihat langkah Prabowo ini sebagai upaya menjaga stabilitas politik agar kebijakan strategis pemerintahannya dapat berjalan efektif. Dengan koalisi permanen, Prabowo berharap tidak ada friksi politik yang bisa mengganggu kinerja pemerintahannya hingga 2029.
Namun, pengamat juga menilai, wacana koalisi permanen ini berpotensi menimbulkan debat publik terkait dinamika demokrasi yang sehat. Akankah koalisi ini menjadi kekuatan solid atau justru menimbulkan resistensi di internal partai?
