KOSTATV.ID – JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto siap meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025. Lembaga ini digadang-gadang menjadi kekuatan baru dalam perekonomian nasional, dengan modal awal yang bersumber dari aset-aset perusahaan pelat merah.
Prabowo optimistis Danantara akan menjadi lokomotif investasi nasional, mendukung ambisinya membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8%. Bahkan, badan ini diproyeksikan mampu mengelola aset hingga US$900 miliar atau sekitar Rp14.715 triliun, menjadikannya salah satu dana abadi terbesar di dunia.
Aset Jumbo dan Target Ambisius
BPI Danantara bakal mendapatkan modal awal minimal Rp1.000 triliun, sebagaimana diatur dalam revisi Undang-Undang BUMN yang baru saja disahkan. Jumlah ini jauh melampaui dana kelolaan Indonesia Investment Authority (INA), sovereign wealth fund yang saat ini hanya mengelola Rp163,42 triliun sejak berdiri pada 2020.
Sebagai tahap awal, tujuh BUMN dengan aset jumbo akan masuk dalam naungan Danantara, yaitu BRI, Bank Mandiri, BNI, PLN, Pertamina, Telkom, dan holding pertambangan MIND ID. Pengelolaan aset BUMN ini diharapkan menjadi sumber dana untuk proyek-proyek strategis nasional, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hingga 2024, total aset BUMN tercatat mencapai Rp10.950 triliun, meningkat 5,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, Danantara juga akan mendapatkan sokongan dana dari efisiensi anggaran negara, dengan target penghematan hingga Rp750 triliun.
Dari jumlah tersebut, US$24 miliar dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), sementara US$20 miliar akan masuk ke Danantara.
Pasar Bersikap Hati-Hati, Investor Wait and See
Meski memiliki prospek besar, pembentukan Danantara belum memberikan sentimen positif di pasar modal. JP Morgan menilai lembaga ini bisa menjadi katalis investasi, namun investor masih menunggu kejelasan struktur dan mekanisme pengelolaannya.
Baca: Jokowi Tanggapi Permintaan Prabowo Soal Pengawasan Danantara
“Pasar masih wait and see terkait pembentukan Danantara. Salah satu perhatian utama adalah siapa saja pejabat yang akan mengelola lembaga ini,” kata Arifin, analis dari Reliance Sekuritas.
Selain itu, muncul spekulasi bahwa mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi pengawas Danantara, yang menambah ketidakpastian di pasar.
Menuai Kritik dari Publik dan Ekonom
Di tengah kebijakan pemangkasan anggaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebesar Rp307 triliun, rencana pembentukan Danantara memancing kritik dari berbagai kalangan.
Masyarakat khawatir bahwa dana simpanan nasabah bank BUMN bisa dialihkan ke dalam pengelolaan Danantara, meskipun pemerintah belum memberikan pernyataan resmi terkait isu ini.
Pengamat ekonomi menilai, tanpa regulasi yang transparan, Danantara berisiko menjadi alat konsolidasi aset BUMN yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan negara. “Jika tidak dikelola dengan hati-hati, bisa timbul moral hazard dalam pengelolaan dana BUMN,” kata seorang ekonom yang enggan disebutkan namanya.
Saat ini, pemerintah masih menyusun regulasi dan dasar hukum bagi Danantara, termasuk kemungkinan peleburan dengan Indonesia Investment Authority (INA).
Dengan peluncuran resmi yang tinggal menghitung hari, nasib Danantara kini berada di tangan pemerintah dan pemangku kepentingan. Apakah badan ini akan menjadi magnet investasi baru atau justru menambah kompleksitas pengelolaan aset negara? Hanya waktu yang bisa menjawab.
