KOSTATV.ID – BEKASI – Istri Wali Kota Bekasi, Wiwiek Hargono, menjadi sorotan publik setelah sebuah video yang menunjukkan dirinya mengungsi ke hotel berbintang viral di media sosial. Momen tersebut terjadi di tengah bencana banjir yang melanda Kota Bekasi.
Dalam video yang beredar pada Rabu (5/3/2025), Wiwiek terlihat turun dari mobil hitam di depan lobi hotel. Perekam video menyebut bahwa rumahnya terendam banjir sehingga memilih untuk mengungsi.
“Nganter Ibu Wiwiek yang mau stay di hotel karena rumahnya kebanjiran. Rumah Ibu Wali Kota kita kebanjiran guys, jadi nginepnya di H******,” demikian suara dalam video yang beredar luas di berbagai platform media sosial.
Menanggapi polemik tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menjelaskan bahwa dirinya memutuskan untuk mengevakuasi keluarga karena perumahan tempat tinggalnya di Kemang Pratama diperkirakan akan tenggelam akibat banjir.
“Saya perkirakan bahwa Kemang itu pasti akan tenggelam. Nah, kalau saya bertahan di dalam, berarti saya nggak bisa keluar. Saya selamatkan dulu anak dan istri saya,” ujar Tri saat ditemui wartawan di kantor BNPB Jatiasih, Rabu (5/3).
Tri membantah bahwa keputusan mengungsi ke hotel adalah bentuk kemewahan. Menurutnya, langkah tersebut diambil demi keselamatan keluarga agar ia tetap bisa fokus memantau kondisi warga yang terdampak banjir. “Makanya tentu ada hal-hal yang lebih baik lagi. Supaya ini saja, supaya prosesnya lebih aman. Tidak ada pesan bermewah-mewahan,” tambahnya.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turut menanggapi viralnya video istri Wali Kota Bekasi tersebut. Ia menilai tindakan Wiwiek sebagai sikap yang kurang patut dicontoh, terutama karena perannya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK yang seharusnya berada di garda terdepan membantu warga yang terdampak.
Baca: Fakta Terkini Bekasi Lumpuh Diterjang Banjir Parah
“Sebagai istri pejabat publik, harusnya turun langsung di tengah masyarakat, bukan malah mengungsi ke hotel. Apalagi, Ketua PKK itu tugasnya menyelesaikan problem sosial masyarakat, mulai dari kekurangan gizi sampai kebanjiran,” kata Dedi dalam video yang diunggah pada Kamis (6/3).
Dedi menegaskan bahwa meskipun tidak ada sanksi administratif untuk Wali Kota Bekasi, ia tetap memberikan teguran secara terbuka sebagai bentuk pembinaan terhadap pejabat daerah. “Sanksi memang nggak ada, karena SK Wali Kota itu dari Mendagri. Tapi sebagai gubernur, saya bisa memberikan pembinaan melalui teguran media,” ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Bekasi telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir sejak Senin (3/3) hingga Rabu (5/3).
Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, banjir melanda delapan kecamatan, di antaranya Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Utara, Bekasi Barat, Jatiasih, Pondokgede, Rawalumbu, dan Bantargebang.
Banjir ini disebabkan oleh curah hujan tinggi yang mengakibatkan sungai Cileungsi dan Cikeas meluap hingga merendam permukiman warga.
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Barat, Bambang Imanudin, melaporkan bahwa banjir telah berdampak pada 61.223 jiwa dan menyebabkan 132 titik banjir di Kota Bekasi. “Kami telah mendirikan 49 dapur umum serta 65 titik evakuasi untuk menampung warga terdampak,” kata Bambang.
Dengan kondisi ini, pemerintah daerah diimbau untuk lebih fokus dalam memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak, serta memastikan para pejabat publik berada di tengah warga yang membutuhkan.
