KOSTATV.ID – BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat menyatakan tidak dilibatkan dalam pembahasan program pendidikan karakter berbasis semi militer yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Program yang menyasar siswa bermasalah ini menelan anggaran sebesar Rp6 miliar dari APBD Jabar dan dilaksanakan di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi.
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Zaini Shofari, menyebut pihak legislatif tidak pernah diajak berdiskusi baik soal program maupun alokasi anggarannya.
“Anggaran kita tidak pernah tahu, apalagi sampai pembahasan. Hanya disodorkan sekian, termasuk di wilayah regulasi,” ujar Zaini saat dikonfirmasi, Rabu (7/5/2025).
Zaini menegaskan, pihaknya akan memanggil Dinas Pendidikan Jabar untuk meminta penjelasan. Menurutnya, penting bagi DPRD mengetahui pos anggaran yang digunakan dan asal kegiatan yang dikorbankan.
Baca: Kebijakan Dedi Mulyadi Kirim Anak ke Barak Dikritik Berbagai Pihak
“Kalau ini ada (program latihan integritas dan kedisiplinan siswa), betul, karena memang menjadi salah satu program prioritas gubernur di bidang pendidikan,” ucapnya.
Berdasarkan dokumen perencanaan, program bertajuk Latihan Integritas dan Kedisiplinan Siswa (Bela Negara) itu ditujukan bagi siswa yang dianggap melanggar norma sekolah atau juvenile adequancy. Program melibatkan TNI/Polri dan menargetkan pelatihan 2.000 siswa dalam 10 bulan.
“Dengan dana Rp6 miliar untuk 2.000 siswa, itu bukan angka kecil. Bagaimana kalau ternyata tidak memiliki regulasi yang jelas? Atau aturan malah diabaikan?” katanya.
Ia mengkhawatirkan pola kebijakan semacam ini bisa menjadi preseden buruk bagi kepala daerah lainnya, terutama jika proses politik dan regulasi dilewati begitu saja.
“Kalau kita bicara regulasi, itu adalah ranah kebijakan politik. Ada trias politica yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jika hanya satu yang berjalan, itu bukan demokrasi,” tandasnya.
