KOSTATV.ID – BANDUNG – Rapat paripurna DPRD Jawa Barat diwarnai aksi walk out dari Fraksi PDI Perjuangan. Aksi tersebut dipicu oleh pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam pidatonya saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon, 7 Mei 2025 lalu.
Dalam pidatonya yang disiarkan ulang melalui kanal YouTube Lembur Pakuan, Dedi Mulyadi menyinggung peran DPRD dalam konteks pengambilan keputusan, khususnya terkait penertiban bangunan di kawasan sungai.
Ia menyatakan bahwa jika harus berdiskusi terlebih dahulu dengan DPRD, maka tindakan pembongkaran tidak akan pernah terlaksana karena tarik menarik kepentingan politik.
“Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar,” ucap Dedi dalam pidatonya.
Pernyataan tersebut memantik reaksi keras dari sejumlah anggota dewan. Beberapa diantaranya Doni Maradona Hutabarat dan Memo Hermawan dari Fraksi PDIP yang menyampaikan interupsi di awal sidang paripurna dan menyebut pernyataan gubernur sebagai bentuk perendahan terhadap lembaga legislatif.
“Saya menyimpulkan dari pernyataan itu, Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat dari teman-teman DPRD,” ujar Doni dalam rapat paripurna.
Baca: Telan Anggaran Rp6 Miliar, Program Semi Militer Siswa Disorot DPRD Jabar
Memo Hermawan bahkan secara langsung menyerukan seluruh anggota Fraksi PDIP untuk melakukan walk out sebagai bentuk protes dan menjaga marwah lembaga legislatif. Aksi ini pun diikuti oleh seluruh anggota fraksi, termasuk Wakil Ketua DPRD dari PDIP, Ono Surono.
Menanggapi langkah tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa aksi walk out adalah hak setiap partai politik dan merupakan bagian dari dinamika demokrasi.
“Itu hak setiap orang. Mau walk out atau tidak, itu ekspresi kepentingan politik mereka,” kata Dedi di Gedung Negara Pakuan, Jumat (16/5/2025).
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa menyebut aksi walk out masih dalam batas wajar dan mencerminkan dinamika hubungan legislatif dan eksekutif.
Ia juga menilai, reaksi Fraksi PDIP kemungkinan besar disebabkan oleh adanya miskomunikasi atas pernyataan gubernur. “Kita beri ruang untuk klarifikasi. Dalam waktu dekat kami akan berkomunikasi dengan Fraksi PDIP untuk mencari kejelasan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Buky juga menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif demi keberlangsungan program pembangunan di Jawa Barat, seraya mengingatkan agar proses pemerintahan tetap berjalan dalam koridor sistem dan regulasi yang berlaku.
