Kostatv.id – Dua mantan calon presiden, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, telah menegaskan bahwa mereka tidak akan bergabung dalam pemerintahan yang akan dipimpin oleh pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Keduanya memilih untuk menjaga jarak atau menempuh jalur sebagai oposisi. Sikap ini telah diperlihatkan jauh sebelumnya oleh Ganjar, yang kembali menguatkan keputusannya saat membubarkan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pada Senin (6/5/2024) lalu.
“Kita tidak akan pernah berhenti untuk mencintai republik ini, kita akan mengawal dengan benar, dan saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini,” tegas Ganjar, dalam sebuah acara di Posko Teuku Umar Nomor 9, Jakarta Pusat, pada Senin malam.
Keputusan ini, menurutnya, tidak mencerminkan kurangnya rasa cinta terhadap pemerintahan mendatang, tetapi merupakan langkah terbaik untuk mengontrol arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sementara itu, Anies Baswedan juga menegaskan bahwa ia tidak berencana untuk menjadi bagian dari pemerintahan yang akan datang.
“Konvensi politik menyatakan bahwa pihak yang kalah dalam kontestasi pemilihan presiden seharusnya tidak ikut dalam pemerintahan,” ujar Anies.
Namun, Anies sendiri menegaskan bahwa posisinya berbeda dengan Ganjar karena ia bukan merupakan anggota partai politik.
Pasca-deklarasi sikap dari Ganjar dan Anies, perhatian publik pun tertuju pada sikap politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang merupakan partai politik terbesar di Indonesia dan memiliki sejarah panjang dalam menjadi oposisi.
Baca: Ganjar Pranowo Deklarasikan Diri sebagai Bagian Oposisi Pemerintah?
Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, memberikan sinyal bahwa partainya akan mengambil jalur sebagai oposisi atau tidak berada dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, sikap Ganjar mencerminkan sikap dari PDI-P.
“Ya tentu saja (cerminan sikap PDI-P), karena ini merupakan sikap kenegarawanan, sikap yang sangat baik bahwa pemilu pun tidak pernah melunturkan sikap dari PDI Perjuangan,” ungkap Hasto.
Penegasan ini, menurut Hasto, menunjukkan bahwa pemilu tidak mengubah komitmen untuk berbakti kepada bangsa dan negara, yang tidak selalu berarti menjadi bagian dari pemerintahan.
Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, menilai pernyataan Hasto memperkuat dugaan bahwa PDI-P akan memilih untuk menjadi oposisi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
“PDI-P cenderung memilih untuk menjadi oposisi sejak awal, karena masuk ke dalam pemerintahan dapat dianggap tidak konsisten oleh pendukung dan kader partai tersebut,” kata Ujang.
Sikap Ganjar yang memilih untuk menjadi oposisi juga disikapi dengan santai oleh Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo. Gibran mengatakan bahwa meskipun Ganjar tidak bergabung dalam pemerintahan, pemerintahannya tetap akan menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk dari oposisi.
“Keputusan PDI-P untuk menjadi oposisi tidak menjadi masalah bagi pemerintahan kami, karena kami akan tetap berusaha merangkul semua pihak untuk mencapai dialog dan komunikasi yang baik,” ujar Gibran.