Kostatv.id – Kota Tasikmalaya — Lembaga Kajian Kemasyarakatan dan Optimalisasi Pemerintah Daerah (LK2OPD/Elkoped) menggelar diskusi publik bertajuk “MBG: Antara Fakta, Harapan, dan Solusi”, Sabtu (11/10/2025), di salah satu kafe kawasan Simlim Lemona, Kota Tasikmalaya.
Forum ini membahas berbagai persoalan pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berjalan di sejumlah wilayah, serta merumuskan sejumlah rekomendasi strategis untuk disampaikan kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Ketua LK2OPD, Asep Heru, menegaskan bahwa hasil diskusi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian para akademisi serta praktisi kebijakan publik terhadap keberlanjutan program MBG agar benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami tidak ingin MBG berhenti pada seremoni. Program ini harus menjadi solusi konkret dalam pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak sekolah, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal,” ujar Asep.
Dalam forum tersebut, LK2OPD/Elkoped menyampaikan 16 rekomendasi penting untuk memperkuat tata kelola dan efektivitas program MBG, di antaranya:
Mengurangi jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh satu dapur SPPG menjadi 1.000–1.500 orang agar kualitas makanan lebih terjamin.
Lokasi dapur SPPG disarankan berada di area penerima manfaat dengan sistem penyajian prasmanan (buffet).
Komite sekolah harus dilibatkan dalam pelaksanaan MBG sebagai pihak pengawas penyajian makanan yang layak dan aman.
Pelaku usaha kecil seperti petani dan peternak lokal didorong menjadi pemasok bahan baku bagi dapur SPPG.
Pemerintah daerah perlu menjamin ketersediaan bahan pangan untuk menghindari potensi inflasi akibat meningkatnya permintaan bahan baku.
Dibentuk Tim Terpadu Pengawasan MBG guna menjamin kelayakan dapur dan kualitas produk makanan.
Tim pengawasan tersebut perlu didukung dengan dana operasional yang diatur melalui regulasi baru BGN.
Setiap SDM di dapur SPPG wajib memiliki sertifikasi teknis dan operasional.
Pelatihan rutin bagi tenaga dapur harus dilakukan secara periodik.
Pemerintah pusat perlu menetapkan regulasi dan sanksi tegas bagi penyedia atau pengelola dapur yang melanggar SOP.
11–13. Bank BJB menyiapkan berbagai skema pembiayaan bagi yayasan, lembaga, dan UMKM yang ingin memperkuat atau membangun dapur SPPG baru.
Penyedia atau investor dapur SPPG diutamakan berasal dari pengusaha daerah setempat.
Pemeriksaan kelayakan peralatan dan fasilitas dapur harus dilakukan secara berkala.
BGN direkomendasikan bekerja sama dengan KPK untuk menelusuri potensi manipulasi data penerima manfaat di lapangan.
Asep menambahkan, rekomendasi tersebut bukan hanya ditujukan untuk memperbaiki sistem pelaksanaan MBG, tetapi juga sebagai upaya menjaga transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan ekonomi lokal.
“Kami berharap pemerintah daerah dan BGN menindaklanjuti rekomendasi ini dengan kebijakan konkret. MBG bukan sekadar tentang makanan, tapi juga tentang masa depan generasi dan kemandirian ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (***)
