Kostatv.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Government Technology (GovTech) Indonesia yang diberi nama INA Digital di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/5/2024).
INA Digital diluncurkan sebagai penyedia solusi terpadu untuk berbagai layanan digital pemerintah, termasuk portal nasional dan layanan terkait infrastruktur, yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia secara global.
“Kita harus memperkuat infrastruktur publik digital kita semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat GovTech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital,” ujar Presiden Jokowi dalam pidatonya.
Peluncuran INA Digital ini, menurut Presiden, menegaskan bahwa birokrasi seharusnya berperan untuk melayani masyarakat, bukan memperlambat atau mempersulit proses pelayanan.
“Tolok ukur utama haruslah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, serta kemudahan urusan masyarakat,” katanya.
Baca: Jokowi Harap Kolaborasi di World Water Forum
Presiden Jokowi juga menyoroti latar belakang pengintegrasian platform layanan publik ini, mengingat sebelumnya terdapat 27.000 aplikasi/platform di kementerian/lembaga serta pemerintah daerah yang beroperasi secara terpisah.
“Oleh sebab itu, saya sampaikan mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru, berhenti membuat platform-platform baru. Setop!,” tegasnya.
Integrasi platform layanan publik ke dalam INA Digital disebutkan akan menghemat anggaran negara hingga Rp6,2 triliun, yang sebelumnya dialokasikan untuk pembuatan aplikasi baru.
“Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi. Bayangkan. Karena mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi, di daerah pun ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,” tandasnya.
Setelah peluncuran INA Digital, pemerintah akan secara bertahap memadukan layanan dari masing-masing kementerian/lembaga yang saat ini masih memiliki aplikasi masing-masing. Targetnya, pada September mendatang, sebagian dari layanan publik tersebut sudah mulai terinteroperabilitas.
