Kostatv.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tanggapannya terkait pernyataan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengusulkan agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 dipatok 0%.
Dia menyatakan bahwa jawaban resmi pemerintah terhadap pandangan-pandangan fraksi di DPR akan disampaikan dalam pekan mendatang. “Nanti kami bahas dalam jawaban, nanti ya minggu depan, kan tadi banyak pandangan,” ujar Sri Mulyani di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (28/5/2024).
Sebelumnya, sembilan fraksi di DPR telah mengungkapkan pandangannya terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Pandangan fraksi tersebut diajukan dalam Rapat Paripurna yang membahas pandangan fraksi atas KEM-PPKF 2025 pada hari yang sama.
Fraksi PDIP menjadi yang pertama menyampaikan catatan atas rancangan awal APBN yang direncanakan untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satu poin yang disorot adalah permintaan agar defisit dalam APBN 2025 tetap dipatok pada 0%.
“Kebijakan defisit pada APBN 2025 sebagai APBN transisi diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0%,” ungkap juru bicara fraksi PDIP, Edy Wuryanto, dalam rapat tersebut.
Baca: Sri Mulyani: Program Prioritas dan Defisit APBN Tetap Jadi Fokus
Edy menegaskan bahwa pada fase transisi seperti APBN 2025, tidaklah pantas jika pemerintahan sebelumnya memberikan beban defisit untuk program-program yang belum termasuk dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).
“Pada APBN transisi tidak sepantasnya pemerintahan lama memberikan beban defisit atas program yang belum merupakan RKP dan RPJMN program baru,” jelasnya.
Oleh karena itu, dia meminta agar belanja negara lebih difokuskan pada belanja rutin, sementara belanja modal yang mencakup proyek-proyek baru dalam RKP dan RPJMN tidak dialokasikan dalam APBN 2025.
“Belanja negara harus dioptimalkan untuk belanja rutin dan belum dialokasikan untuk belanja modal yang berisikan proyek-proyek RKP dan RPJMN baru,” tambahnya.
Selain PDIP, delapan fraksi lainnya juga telah menyampaikan pandangan terhadap KEM-PPKF yang telah diajukan oleh pemerintah. Mayoritas dari mereka menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan KEM-PPKF ke tahap selanjutnya.
Setelah kesembilan fraksi tersebut menyampaikan pandangannya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa rapat akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan jawaban resmi pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi di DPR pada tanggal 4 Juni 2024.
