Kostatv.id – Indonesia memasuki era baru dengan kehadiran INA Digital sebagai Government Technology (GovTech) yang bertugas mengintegrasikan ribuan aplikasi layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan bahwa INA Digital akan menggabungkan beberapa layanan prioritas dalam satu portal, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, serta layanan aparatur negara.
“Masih dalam proses pengembangan, sekitar September-Oktober 2024 kita akan menyelesaikan ini,” ujar Abdullah Azwar Anas seperti yang dikutip dari situs resmi Kementerian pada Jumat (28/6/2024).
Transformasi ini didasarkan pada kajian yang menunjukkan bahwa integrasi dan interoperabilitas layanan digital telah menjadi standar umum di negara-negara maju, memudahkan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah tanpa kerumitan yang berlebihan.
Pada kesempatan bertemu dengan delegasi Parlemen Kerajaan Thailand dan perwakilan dari Royal Thai Embassy, Anas menjelaskan tema ini sebagai bagian dari reformasi birokrasi Indonesia, khususnya dalam transformasi digital, pelayanan publik, dan pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur.
“Salah satu fokus utama kami adalah memangkas proses birokrasi. Saat ini kami telah mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta tim koordinasi untuk mengintegrasikan layanan-layanan dalam satu portal, sesuai arahan Presiden untuk menghentikan penambahan aplikasi baru,” terangnya.
Parit Wacharasindhu, Ketua Komite Tetap Pembangunan Politik, Komunikasi Massa, dan Partisipasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Kerajaan Thailand, menyambut baik upaya Indonesia dalam menghadirkan one-stop service melalui satu platform.
Baca: Jokowi Perkuat Digitalisasi Pemerintah Melalui GovTech Indonesia
“Memiliki satu platform layanan akan memudahkan akses masyarakat dan meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam sistem pelayanan publik,” ujar Parit.
Dia juga mengakui bahwa Thailand menghadapi tantangan serupa dengan banyaknya aplikasi dari berbagai instansi pemerintah yang belum terintegrasi.
Di Thailand sendiri, upaya integrasi aplikasi pemerintah sedang diperkuat meskipun menghadapi kendala teknis dan egosektoral di dalam instansi-instansi pemerintah.
Lebih lanjut, Parit menyoroti pentingnya literasi digital bagi masyarakat di negara berkembang untuk mengimbangi percepatan transformasi digital yang dikejar pemerintah.
Meskipun akses internet di Thailand relatif mudah seperti di Indonesia, tantangan keamanan dan kejahatan siber tetap menjadi ancaman yang perlu diwaspadai.
Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dan Thailand memperkuat komitmen mereka untuk membangun infrastruktur digital yang lebih tangguh dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.
Upaya kolaboratif antar negara ini diharapkan dapat menginspirasi perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan di Asia Tenggara.
Penulis:
