Kostatv.id – Wacana penerapan tarif bea masuk impor sebesar 200% dari Tiongkok telah menimbulkan kekhawatiran dan spekulasi di kalangan pihak China.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dengan tegas menyatakan bahwa hal ini telah disalahartikan, menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga hubungan baik sebagai mitra strategis, terutama dengan Tiongkok.
“Dalam konteks ini, Indonesia tidak hanya mengejar kepentingan ekonomi semata, tetapi juga menjaga kepentingan nasional yang harus dijamin. Oleh karena itu, perlu klarifikasi yang jelas terkait wacana tarif 200% terhadap impor dari Tiongkok agar tidak menimbulkan interpretasi yang keliru dari pihak mitra kita,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan pada Jumat (5/7/2024).
Luhut menekankan bahwa Tiongkok adalah salah satu mitra strategis Indonesia dalam bidang perdagangan dan investasi. Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan ini melalui komunikasi dan dialog terbuka mengenai kebijakan-kebijakan yang diterapkan kedua belah pihak.
“Kami meyakini bahwa hubungan Indonesia dengan negara mitra harus didasarkan pada prinsip saling percaya, saling menghargai, dan saling melengkapi. Kemitraan strategis dengan negara sahabat seperti Tiongkok sangat penting, terutama di tengah ketidakpastian global seperti yang kita alami selama pandemi COVID-19,” tambahnya.
Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa, 25 Juni 2024, diputuskan untuk melindungi industri dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip perdagangan internasional.
Baca: Pemerintah Siapkan Bea Masuk Hingga 200 Persen untuk Produk Impor Asal Cina
Menurut Luhut, langkah-langkah perlindungan ini haruslah bersifat proporsional dan sesuai dengan kondisi riil yang dihadapi. Salah satu langkah konkret yang telah diambil adalah penerapan tarif pengamanan (Safeguard Tariff) untuk beberapa produk tekstil yang saat ini sedang dalam proses perpanjangan periode implementasinya.
“Saya juga telah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan untuk mendiskusikan langkah-langkah lanjutan terkait ini. Kami sepakat bahwa kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan nasional namun tetap memperhatikan hubungan baik dengan negara mitra,” jelasnya.
Selain itu, Luhut menyebut bahwa Presiden juga menekankan perlunya peningkatan pengawasan terhadap impor, terutama terhadap barang bekas dan barang selundupan yang dapat mengganggu pasar domestik.
Pemerintah juga siap untuk melakukan penyelidikan terhadap praktik-praktik perdagangan yang tidak fair, termasuk praktik dumping, yang dapat merugikan industri dalam negeri.
“Kami tidak mengarahkan langkah-langkah ini kepada negara tertentu, termasuk Tiongkok. Semua keputusan yang diambil didasarkan pada kepentingan nasional kita dan harus dievaluasi secara seksama agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan industri dalam negeri,” pungkasnya.
Kasus ini terus menjadi sorotan, terutama dalam upaya Indonesia untuk memastikan bahwa setiap kebijakan perdagangan yang diambil tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan strategis nasional dan hubungan baik dengan mitra internasionalnya.