Kostatv.id – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menentang usulan revisi Undang-Undang (UU) tentang TNI dan UU tentang Polri.
Menurut Megawati, revisi kedua UU tersebut berpotensi menyetarakan TNI dan Polri, yang bertentangan dengan prinsip pemisahan fungsi kedua institusi itu.
Dalam pidatonya di Mukernas Partai Perindo di Jakarta, Megawati mempertanyakan langkah DPR yang mengusulkan revisi UU tentang TNI dan Polri. Dia merujuk pada Ketetapan (TAP) MPR Nomor 6/MPR/2000 yang menggarisbawahi pemisahan fungsi TNI dan Polri.
“TAP MPR harus dijalankan, yaitu pemisahan antara TNI dan Polri. Kenapa sekarang malah disetarakan? Saya tidak mengerti maksudnya apa,” ujar Megawati pada Rabu (31/7/2024), seperti yang dilansir dari Antara.
Megawati mengungkapkan kekhawatirannya bahwa penyamaan fungsi dapat mengarah pada situasi di mana TNI AU dan Polri sama-sama memiliki pesawat. Namun, dia menyebut bahwa ada yang memberitahukan bahwa kedua Rancangan UU tersebut hanya menyangkut usia pensiun. “Kalau masalah usia, ya sudah saja. Tidak perlu disetarakan, apa tujuannya?” tambahnya.
Pada Mei 2024 lalu, Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). DPR juga menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Baca: DPR Setujui Revisi 4 UU, Termasuk RUU Kementerian Negara
Sejauh ini, Staf Khusus Presiden RI Bidang Hukum, Dini Purwono, mengatakan bahwa empat Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait TNI, Polri, Imigrasi, dan Kementerian Negara sedang dalam proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh kementerian terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga menekankan pentingnya keberanian menghadapi pemeriksaan hukum jika merasa tidak bersalah. Dia mengingat kembali pengalamannya saat diperiksa oleh Kapolres Jakarta Selatan di masa kepemimpinan mendiang Presiden Soeharto.
“Sekarang saya jadi presiden, saya ke Sulawesi Selatan, dan bapak itu sudah jadi Kapolda. Sekarang Anda hormat kepada saya, makanya jangan takut. Tidak ada yang langgeng,” lanjutnya.
Megawati mengingatkan bahwa kekuasaan tidak ada yang abadi dan menegaskan pentingnya sikap legowo bagi penguasa yang sudah waktunya turun dari jabatannya. “Tidak ada kekuasaan yang langgeng. Kalau sudah waktunya, ya sudah. Saya tidak ribut waktu hanya tiga tahun presiden, ya sudah kalah, ya sudah kalah,” tuturnya.
Megawati juga menyinggung Polri yang sering dianggap mencari-cari target orang tidak bersalah untuk diinterogasi, termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. “Apa sekarang polisi mau cari-cari target? Sekarang begitu, ditarget-ditarget, betul tidak? Nah, iya kok begitu takut,” pungkasnya.
Megawati menegaskan bahwa dia tidak takut jika pernyataannya dimuat oleh media dan menimbulkan keributan. “Saya tidak masalah pernyataan saya dimuat media. Ini adalah bagian dari demokrasi dan saya menghargai itu,” katanya menutup pidatonya.
