Kostatv.id – Konflik antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) semakin memanas. Kedua pihak saling melempar tuduhan dalam perseteruan yang telah berlangsung sejak terpilihnya Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU pada tahun 2021.
Konflik terbaru ini dipicu oleh pernyataan Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, yang menyamakan PBNU dan PKB sebagai “pabrik dan mobil yang dihasilkan” serta kritik terhadap kepemimpinan PKB di bawah Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, dalam pernyataannya yang dilansir pada Sabtu (3/8/2024), mengibaratkan hubungan antara PBNU dan PKB sebagai hubungan antara pabrik dan produk. Menurutnya, jika ada kerusakan pada mobil (PKB), maka pabrik (PBNU) harus menarik kembali untuk diperbaiki.
“Kemarin ada perusahaan memproduksi mobil. Sudah dilempar ke pasar, sudah laku, ternyata ada kesalahan sistem di mobilnya. (Maka) Ditarik kembali produknya untuk diperbaiki sistemnya,” ujar Gus Yahya.
Pernyataan ini dianggap sebagai indikasi bahwa PBNU berupaya mengambil alih kendali PKB melalui pembentukan Tim Lima.
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, memberikan tanggapan keras melalui akun media sosialnya @cakimiNOW. Muhaimin menyatakan bahwa PBNU seharusnya tidak menyeret PKB ke dalam situasi yang kontraproduktif.
Dia menuduh Gus Yahya dan Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), sebagai pihak yang berusaha merusak PKB. “Omongan Yahya dan Saipul gak laku. Yang rusak itu Yahya sama Saiful, kok PKB ditarik-tarik untuk ikut rusak, apa gak semakin menurunkan tingkat kepercayaan pada PBNU?” ucap Muhaimin.
Muhaimin menuduh bahwa Gus Yahya dan Gus Ipul telah gagal mempolitisir NU dan kini berusaha untuk mengganggu PKB. “Prestasi perolehan PKB pada Pemilu 2024 diakui semua pihak dan kita syukuri sebagai keberhasilan kader-kader yang tidak lagi bergantung pada siapapun,” tambahnya.
Ia menyebut bahwa perolehan suara PKB yang meningkat tajam pada pemilu 2024 justru terjadi di tengah upaya gembosan oleh Yahya dan Saipul.
Baca: DPR RI Sepakati Pembentukan Pansus Angket Pengawasan Haji
Di sisi lain, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Suleman Tanjung, menuduh PKB sebagai dalang di balik aksi demonstrasi yang digelar di depan Kantor PBNU, Senen, Jakarta, pada Jumat (2/8/2024).
Suleman mengungkapkan bahwa massa aksi yang menamakan diri “Aliansi Santri Gus Dur Menggugat” dikoordinir oleh Muhamad Solihin, seorang pengurus DPW PKB Jawa Barat dan mantan Ketua DPC PKB Kabupaten Indramayu.
“PCNU Indramayu juga telah mengkonfirmasi bahwa massa ini digerakkan oleh beberapa orang PKB dari Indramayu,” ungkapnya.
Massa aksi dalam orasinya menuntut agar Gus Yahya dan Gus Ipul mundur dari jabatan mereka di PBNU. Suleman pun mempertanyakan penggunaan nama “Aliansi Santri Gus Dur,” mengingat Muhaimin dianggap sebagai figur yang berseberangan dengan almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
“Mereka ini aneh, mengatasnamakan santri Gus Dur tapi malah membela Muhaimin. Masak pecinta Gus Dur bela musuh Gus Dur, kan tidak masuk akal,” katanya.
Konflik ini semakin diperburuk oleh pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Penyelenggaraan Haji 2024 oleh DPR RI, yang bertujuan mengevaluasi kinerja Kementerian Agama dalam pelaksanaan ibadah haji.
Pansus ini dibentuk setelah rapat paripurna DPR RI pada 4 Juli 2024, di mana seluruh fraksi setuju dan dipimpin oleh Muhaimin sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Gus Yahya menuduh bahwa pembentukan Pansus ini adalah upaya untuk menjegal Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang juga adik kandungnya. Menurutnya, langkah ini adalah bagian dari konflik pribadi antara dirinya dan Muhaimin.
Konflik antara PBNU dan PKB pun semakin tajam dengan adanya tuduhan tersebut, menunjukkan betapa dalam dan kompleksnya perpecahan yang terjadi antara kedua belah pihak.
