Kostatv.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak bisa dilakukan secara instan hanya melalui surat keputusan presiden (Keppres).
Jokowi mengatakan, proses perpindahan ibu kota harus mempertimbangkan kesiapan di lapangan, mengingat kompleksitas proyek ini. “Pindah rumah saja ribet, apalagi pindah ibu kota,” ujarnya di IKN pada Senin, 12 Agustus 2024.
Meskipun pemerintah telah memulai pembangunan di kawasan inti pemerintahan IKN, Jokowi menggarisbawahi pentingnya kesiapan fisik dan administratif sebelum pengalihan resmi dilakukan. Ia juga berharap investasi akan mengalir ke IKN karena proyek ini adalah investasi jangka panjang.
Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN jika memungkinkan. Menurut Prabowo, meskipun pembangunan ibu kota adalah pekerjaan jangka panjang, ia akan berusaha menyelesaikan apa yang telah dimulai oleh Jokowi.
“Pak Jokowi sudah memulai, dan saya akan melanjutkan jika bisa,” ujar Prabowo, yang akan memimpin bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Sampai saat ini, Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota meski Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah disahkan.
Baca: Pembangunan Kantor Presiden di IKN Rampung, Kapan Jokowi Pindah?
Belum adanya Keppres IKN memunculkan spekulasi mengenai masa depan proyek tersebut di bawah kepemimpinan Prabowo, terutama dengan fokusnya pada program-program prioritas seperti makan bergizi gratis.
Sejak 2022 hingga akhir 2024, pemerintah telah menganggarkan Rp72 triliun untuk pembangunan IKN. Otorita IKN juga mengusulkan tambahan anggaran Rp29,8 triliun untuk tahun depan.
Sementara itu, dalam RAPBN 2025, pemerintah menyiapkan Rp71 triliun untuk program makan gratis Prabowo, yang saat ini masih disimpan di rekening Bendahara Umum Negara.
Pengamat politik Adi Prayitno meragukan masa depan IKN setelah transisi kepemimpinan. Ia menyebutkan bahwa perbedaan kepentingan antara Jokowi dan Prabowo terkait program prioritas pemerintah bisa menjadi hambatan bagi kelanjutan proyek IKN.
“Masa depan IKN setelah transisi Jokowi ke Prabowo memang masih belum jelas,” ungkap Adi.
