Kostatv.id – Harvey Moeis, terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah, didakwa merugikan keuangan negara hingga Rp300 triliun.
Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ardito Muwardi menegaskan bahwa Harvey, yang mewakili PT Refined Bangka Tin, terlibat dalam tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum.
“Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara,” ujar JPU Ardito.
JPU menjelaskan bahwa Harvey, bekerja sama dengan pejabat PT Timah Tbk., termasuk Mochtar Riza Pahlevi dan Alwin Albar, serta beberapa pemilik smelter swasta, menyalahgunakan kewenangan mereka untuk mengatur distribusi bijih timah yang berasal dari penambangan ilegal.
Harvey dituduh mengadakan pertemuan dengan para pemilik smelter swasta dan meminta mereka membayar biaya pengamanan kepada dirinya sebesar 500 hingga 750 dolar AS per ton timah, yang kemudian dicatat sebagai biaya Corporate Social Responsibility (CSR).
Baca: Sandra Dewi Klaim 88 Tas Mewah dari Kasus Harvey Moeis Hasil Endorse
Selain itu, Harvey didakwa menginisiasi kerja sama sewa peralatan pengolahan timah tanpa melalui studi kelayakan yang memadai.
Kesepakatan sewa peralatan ini dilakukan dengan harga 4.000 dolar AS per ton untuk PT Refined Bangka Tin dan 3.700 dolar AS per ton untuk smelter swasta lainnya. Kesepakatan ini diduga dibuat secara ilegal untuk melegalkan penambangan bijih timah dari sumber yang tidak sah.
Perbuatan tersebut, menurut JPU, tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk.
Akibatnya, Harvey menghadapi ancaman pidana berat berdasarkan berbagai pasal dalam undang-undang terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
Sidang yang berlangsung hari ini menjadi bagian dari proses hukum yang akan menentukan nasib Harvey Moeis atas tuduhan yang disangkakan.
