Kostatv.id – Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang awalnya terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, PAN, PSI, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Demokrat, dan Partai Garuda, kini mengalami ekspansi signifikan.
Empat partai yang sebelumnya menantang pasangan presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, telah bergabung dalam koalisi ini. Partai-partai tersebut adalah NasDem dan PKB dari Koalisi Perubahan, serta Partai Perindo dan PPP dari koalisi pengusung Ganjar-Mahfud.
Dukungan ini diumumkan langsung oleh ketua umum partai-partai terkait dalam pertemuan dengan Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan.
Pertemuan pertama dilakukan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pada 8 Agustus 2024, diikuti oleh ketua umum NasDem Surya Paloh, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, dan Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo pada 15 Agustus 2024.
PKB menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran setelah Musyawarah Kerja Nasional PKB. NasDem, PPP, dan Perindo juga menggarisbawahi alasan yang sama: memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan kontribusi lebih besar untuk negara.
Baca: Cak Imin Enggan Jawab Soal KIM Plus Usai Pertemuan dengan Prabowo
Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjukkan sinyal akan bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, meskipun belum ada keputusan resmi.
PKS juga terlibat dalam mengusung calon kepala daerah yang sama dengan koalisi KIM di beberapa wilayah, seperti di Sumatera Utara dengan Bobby Nasution dan di Jakarta dengan Ridwan Kamil.
Sebaliknya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menunjukkan ketidakberpihakan terhadap koalisi KIM. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa partainya siap menghadapi Pilkada Serentak 2024 meski harus berjuang sendirian.
PDI-P tetap mendukung calon kepala daerah mereka sendiri, seperti Edy Rahmayadi dan calon gubernur Jakarta, tanpa bergabung dengan KIM Plus.
Dengan bergabungnya empat partai baru, KIM semakin mengukuhkan posisinya menjelang Pilkada 2024, sementara PKS dan PDI-P menunjukkan arah politik yang berbeda.