KOSTATV.ID – JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa lembaganya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
“Kami sebagai penyelenggara akan menjalankan sebagaimana aturan yang ada,” ujar Afifuddin di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (13/12/2024).
Menurut Afifuddin, wacana ini bukanlah hal baru di Indonesia. Ia mengaitkan isu ini dengan dinamika yang kerap muncul menjelang agenda politik, seperti perdebatan mengenai sistem proporsional terbuka dan tertutup pada Pemilu 2024. “Saat tertentu dan pada akhirnya, kami harus menjalankan apa yang menjadi amanat undang-undang,” jelasnya.
Afifuddin menekankan pentingnya evaluasi dan diskusi sebagai bagian dari pembentukan kebijakan sistem pemilihan kepala daerah. Namun, semua keputusan tetap harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang diatur dalam program legislasi nasional (prolegnas).
Pihaknya juga menilai bahwa diskursus semacam ini menunjukkan pentingnya evaluasi sistem politik yang berjalan, terutama terkait efisiensi dan efektivitas. Namun, ia mengingatkan bahwa keputusan akhir tetap berada pada kebijakan pembuat undang-undang.
Baca: KPU Lanjutkan Pilkada dengan Calon Tunggal Jika Tidak Ada Pendaftar Baru
KPU sendiri, tegas Afifuddin, hanya bertugas melaksanakan apa yang diamanatkan undang-undang. “Apa pun langkah yang diambil, harus mengacu pada aturan yang berlaku,” pungkasnya.
Wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kritik terhadap mahalnya biaya politik di Indonesia.
Dalam pidatonya pada HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis (12/12), Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India.
“Saya lihat negara tetangga efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih DPRD, ya sudah DPRD itu yang milih gubernur, bupati. Efisien, enggak keluar duit terus seperti kita,” ungkap Prabowo.
Pandangan ini memicu diskusi terkait idealitas pemilihan langsung yang selama ini diterapkan di Indonesia. Meskipun dianggap memberikan kedaulatan langsung kepada rakyat, biaya politik yang tinggi kerap menjadi sorotan.
