Kostatv.id – Tasikmalaya – Rencana ambisius Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk memperbaiki infrastruktur jalan lewat pinjaman daerah sebesar Rp230,25 miliar akhirnya kandas di tangan DPRD.
Penolakan itu bukan sekadar urusan prosedural, melainkan tamparan keras terhadap arah kebijakan publik yang selama ini terkesan lebih sibuk menambal citra ketimbang menambal jalan.
Sebanyak 24 proyek jalan yang telah dirancang kini tinggal dokumen tanpa makna. Di antaranya, ruas Ciwatin–Kalapagenep yang mengundang sorotan karena disebut sebut menuju kediaman pribadi Bupati Tasikmalaya.
Proyek ini menelan anggaran Rp24 miliar, sementara banyak jalan desa yang lebih vital justru terus dibiarkan berlubang.
Di sinilah letak paradoks pembangunan Tasikmalaya: ambisi besar, tapi arah prioritasnya kabur.
Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR, Deni Mulyadi, secara terbuka mengakui pinjaman itu bahkan belum cukup untuk memperbaiki seluruh jalan rusak.
“Anggaran itu belum ideal. Kita baru bisa tangani 60 kilometer,” ujarnya.
Padahal, total kerusakan jalan di Kabupaten Tasikmalaya panjang. Artinya, pinjaman sebesar ratusan miliar itu hanya menambal sekitar 20 persen dari masalah sementara beban bunga dan risiko fiskal tetap harus ditanggung.
Lebih ironis lagi, sebagian proyek diarahkan ke wilayah selatan dengan alasan pemerataan.
Alasan yang mulia, tapi nasibnya kini menggantung setelah DPRD menolak pinjaman.
Pemerintah tak siap dengan rencana alternatif. DPRD tak memberi solusi selain “menolak”.
Dua-duanya tampak lebih sibuk mempertahankan posisi daripada memperjuangkan kepentingan publik.
Akibatnya, rakyatlah yang kembali harus menanggung jalan rusak, porak-poranda setiap musim hujan, dan menunggu janji perbaikan yang tak kunjung datang.
Jika pinjaman dianggap berisiko, tentu publik patut bertanya: apa rencana konkret pengganti ?. Apakah Pemkab punya strategi pembiayaan lain yang realistis ?. Ataukah penolakan DPRD hanya cara politis untuk menahan langkah eksekutif ?
Tanpa kejelasan arah, keputusan ini hanya menegaskan satu hal : Tasikmalaya belum punya peta jalan pembangunan yang jelas baik secara fisik maupun kebijakan.
Sesungguhnya, kerusakan jalan bukan sekadar soal aspal yang mengelupas. Ia simbol dari kerusakan tata kelola yang lebih dalam : kebijakan yang tak sinkron, perencanaan yang tak matang, dan kepemimpinan yang kehilangan arah prioritas.
Ketika publik harus melewati jalan berlubang setiap hari, mereka juga sedang melewati lubang kepercayaan terhadap pemerintahnya sendiri.
Tasikmalaya tidak butuh rencana yang megah di atas kertas. Yang dibutuhkan adalah kemauan politik yang jujur, keberpihakan yang nyata, dan keberanian menuntaskan yang sederhana: jalan yang bisa dilalui tanpa terperosok—secara harfiah maupun moral. (***)
