KOSTATV.ID – JAKARTA – Pihak Istana Kepresidenan menyampaikan permohonan maaf terkait kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih terjadi di berbagai daerah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, kejadian ini bukanlah sesuatu yang diharapkan.
“Atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional (BGN), kami memohon maaf karena beberapa kasus keracunan kembali terjadi di beberapa daerah. Ini bukan sesuatu yang disengaja dan tentu tidak diharapkan,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/9/2025).
Sejak program MBG berjalan hingga pertengahan September 2025, lembaga pemantau pendidikan mencatat sebanyak 5.360 siswa menjadi korban keracunan makanan.
Kasus ini dilaporkan muncul di berbagai wilayah, antara lain Tasikmalaya, Pamekasan, Garut, Sumbawa, Blora, Banggai Kepulauan, Lamongan, Brebes, Gunungkidul, Wonogiri, Bengkulu, Muba, dan Ambon.
Prasetyo menegaskan, seluruh kejadian tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi BGN dan pihak terkait. “Ini menjadi catatan kami. Kami telah berkoordinasi dengan BGN dan pemerintah daerah untuk menangani masalah ini,” ujarnya.
Ia juga meminta agar korban terdampak mendapat penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya.
Baca: 210 Siswa Keracunan Massal MBG, Pemkot Bogor Tetapkan Status KLB
Sorotan DPR dan Standar Dapur MBG
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti prosedur izin pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia MBG. Menurutnya, BGN seharusnya tidak terburu-buru mengeluarkan izin sebelum dapur memenuhi standar kualitas dan keamanan.
“Jangan mudah mengizinkan SPPG yang belum sesuai standar agar penerima manfaat tidak dirugikan,” kata Edy sebagaimana dilansir dari laman Kompascom, Jumat (19/9/2025).
Ia menambahkan, fokus BGN selama ini terlalu pada kuantitas dapur demi serapan anggaran, bukan mutu. “Akibatnya, ada dapur yang dibangun asal jadi dan belum memenuhi standar,” ujarnya.
Di tengah sorotan publik, BGN terus memperketat prosedur operasional program MBG. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan, program MBG akan dievaluasi dan SOP diperketat untuk menargetkan “zero accident”.
“Makanan tidak boleh dibersihkan di sekolah dan harus dibawa ke SPPG. Kami ingin mencapai nol kejadian,” kata Dadan pada April lalu.
