KOSTATV.ID – JAKARTA – Dewan Pers mengingatkan semua pihak agar menjunjung tinggi kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Peringatan ini disampaikan menyusul pencabutan kartu pers Istana dari jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia (DV), setelah ia mengajukan pertanyaan mengenai kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mendesak Istana segera mengembalikan akses liputan jurnalis tersebut.
“Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan,” ujar Komaruddin dalam keterangan pers, Minggu (28/9/2025).
CNN Indonesia melalui Pemimpin Redaksi Titin Rosmasari membenarkan bahwa ID liputan Istana milik DV diambil oleh petugas Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden pada Sabtu, 27 September 2025. CNN juga telah mengirimkan surat resmi kepada BPMI dan Mensesneg untuk meminta penjelasan.
Baca: Istana Minta Maaf, 5.360 Siswa Jadi Korban Keracunan MBG
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengecam langkah pencabutan tersebut.
“Kasus ini bukan hanya serangan terhadap individu, tapi juga hak publik mendapatkan informasi,” ujar Ketua AJI Jakarta, Irsyan Hasyim dalam keterangannya.
AJI dan LBH Pers menuntut BPMI meminta maaf dan mengembalikan kartu pers DV. Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) serta Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) juga ikut mendesak Istana memberi klarifikasi.
Mereka mengingatkan bahwa Pasal 18 UU Pers memberikan sanksi pidana bagi pihak yang menghalangi kerja jurnalistik.
Menanggapi polemik ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan akan mencari jalan keluar terbaik.
“Kami sudah meminta BPMI menjalin komunikasi agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik,” kata Prasetyo di Jakarta, Minggu malam.
